Home Viral Hukum Covid-19

Hukum Covid-19

Berbagi yuk ...
  • 10
    Shares
5/5 (5)

Dalam mengawali tulisan kali ini, mari kita rehat sejenak dari kepenatan sosial yang terjadi akibat benda kecil submikroskopik yang bernama Covid-19 dengan cara menghela nafas yang dalam dan berujar hamdalah. Bagaimanapun juga, si kecil Covid mampu menyatukan kesadaran-kesadaran mengenai pentingnya kesehatan, beragama yang adil seraya berjamaah, kepongahan dunia bisnis yang tercermin oleh para pengusaha ulung, interaksi sosial yang hampir dianggap tabuh, dan tersadar betapa tidak pentingnya mengamati dengan melibatkan perasaan berlebih tentang dunia politik yang diperankan dan dipertontonkan oleh para orang-orang rapih berdasi yang padahal secara sadar itu bukan expertise kita dan bahkan bukan ranah kita untuk dibahas secara mendalam dengan melibatkan perasaan.

Ketika melihat kejadian demikian, saya secara pribadi tersenyum seraya bertanya jauh dalam benak saya bahwa kenapa si kecil submikroskopik ini tidak jadi RI1 saja, bukannya dampak yang ditimbulkan merupakan dambaan utopis dari para petikai-petikai April 2019? Pasalnya, si kecil ini mampu memberikan pengaruh secara direct pada rakyat Indonesia, membangkitkan kesadaran secara majemuk, meningkatkan nalar analisa secara masif—tentu termasuk tulisan ini salah satunya, dan meninjau ulang sistem-sistem lama yang dinilai telah usang dan perlu ditinjau ulang, seperti sistem pembelajaran, bisnis, dan interaksi sosial yang monoton berbasis kehartaan dan status sosial. Semuanya diberikan signal warning of humanity[1] —sebuah kondisi mengenai kesadaran akan pentingnya nilai kemanusiaan, tanpa pandang bulu.

Di sisi lain, pandemi submikroskopik saat ini “memaksakan” kepada semua orang, termasuk orang-orang beragama dan berpendidikan, untuk melakukan re-kalibrasi[2], mengatur ulang cara hidup mereka secara drastis.

Dalam kehidupan keagamaan, hal ini sangat terlihat: kita dipaksa oleh keadaan untuk mengubah cara-cara lama dalam beragama. Semula, kita beragama dengan cara menjalanai “sosialitas”, berkumpul dengan orang lain dalam sebua jamaah; dan sekarang tiba-tiba kita harus beribadah secara individual, dirumah masing-masing. Pandemi ini telah mengganggu ritme penting dalam beragama; jamaah ke infirad, dari sosialitas ke individualitas.

Selanjutnya di sisi pendidikan, seakan-akan terjadi ambivalensi bahwa semua harus berbondong-bondong menggunakan satu atau dua platform daring dengan meninggalkan interaksi langsung tanpa bekas. Lucunya, semua aspek pendidikan seperti guru dan tata usaha pendidikan hanya ikut meramaikan penggunaan platform tanpa memikirkan tindak lanjut berbasis dzauq[3] dan mahabbah[4] pada aspek pendidikan, seperti siswa dan nalar siswa. Dunia kependidikan seakan terkapar menghadapi pandemi ini. Mungkin bab ini akan dibahas secara sendiri dalam tulisan tersendiri. Dan dari sisi yang kedua ini, seakan ada jawaban penegasian secara tegas terhadap pertanyaan pertama.

Di sisi lain, dan memang kali ini yang akan ditekankan dan difokuskan ialah sisi kehukuman. Ialah, sisi dimana aspek mengenai hukum dan sangkutan langsung dengan aspek hukum yang berkaitan pula dengan aspek penjalan hukum, yakni negara, yang disimbolkan oleh Pemerintah. Jika dalam kalimat tanya seperti tulisan para sarjana hukum, kira-kira akan seperti; bagaimana Negara meninjau keadaan darurat, seperti pandemi, dalam melaksanakan agenda-agenda kenegaraan, seperti kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, politik, serta keamanan dan ketahanan ?. Tentu dengan ulasan yang santai dan boleh saja di sanggah. Wong ini bukan standar kebenaran kok. Dalam pemaparannya, Covid-19 dan keadaan yang timbul akibatnya, selain Negara dan kaitannya dengan kehukuman, terposisikan sebagai salah satu objek kajian dalam analisis yang diulas.

Paradigma Negara dalam ber-Hukum.

Paradigma secara singkat dan sederhana biasa disebut dengan perspektif, landasan berpikir, atau acuan dasar pemikiran. Paradigma dimiliki dan dijalankan oleh seluruh perseorangan yang hidup dan memiliki nalar. Paradigma juga biasa disebut dengan penalaran seseorang dalam memandang suatu objek. Hal tersebut didasarkan pada kaidah bahwa paradigma merupakan bagian dari proses penalaran. Dulu Thomas Kuhn[5] pernah mendefinsikan tentang paradigma dengan suatu landasan berpikir, konsep dasar, atau landasan berpikir yang digunakan/ dianut sebagai model atau konsep dasar para ilmuan dalam melakukan studinya. Tak terkecuali, negara juga memiliki paradigma dalam menjalankan peranannya. Kita tahu, negara merupakan benda mati atau hanya istilah saja dari suatu wilayah dengan batas tertentu yang didalamnya terdapat penduduk dan sekelompok orang yang terorganisir secara sah dan diakui, baik oleh penduduk atau non-penduduk—organisasi lain (de jure), serta memiliki serangkaian aturan dan panduan berorganisasi secara jelas, tegas, dan tertulis.

Meski negara merupakan benda mati, penjalan negara—tentu menjalankan negara dalam arti singkat dengan pengertian definitive mengorganisir kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi penduduk dengan wewenang dan kebijakan—, yang sering kita kenal dengan istilah pemerintah, merupakan bagian dari populasi dari penduduk negara tersebut yang memiliki paradigma tersendiri. Paradigmaa yang dianut oleh pemerintah harus berpacu pada prinsip dan asas hukum yang dianut. Itu yang menyebabkan tulisan pada bagian ini akan sedikit dijabarkan secara singkat—sengaja secara singkat, karena saya tidak sedang memberikan kuliah hukum dan supaya minat kelas perkuliahan hukum meningkat.

Kita tahu bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, yakni sebuah negara yang menganut sistem hukum yang memposisikan legal law atau rule of law[6] sebagai top manajerial di dalam piramida susunan sistem negara, baik kebijakan ataupun structural. Para sarjana hukum biasa menyebut sistem ini dengan istilah civil law, yani suatu paham sistem hukum yang memposisikan seluruh kegiatan kenegaraan harus berdasar pada suatu hukum yang jelas dan tegas. Jelas memiliki konotasi tertulis, sedangkan tegas memiliki makna tidak terdapat ambiguitas dan atau “pasal karet”. Secara kronologis, dapat ditegaskan bahwa rule of law merupakan prinsip yang dianut oleh negara Indonesia dalam menjalankan dan melangsungkan kenegaraannya, dan oleh sebab prinsip tersebut maka sistem hukum yang dianut ialah civil law.

Dalam menjalankan hukum yang berlaku dan “ngukumi” problema yang berbasis pada kepentingan orang banyak—termasuk keadaan pandemi seperti sekarang ini, maka negara menggunakan beberapa paradigma yang merupakan emanasi—saya lebih setuju dengan istilah derivative, dari prinsip dan sistem hukum yang di anut. Nah, rangkaian tata pikir sistem hukum yang seperti ini sering para sarjana hukum memberikan simplifikasi dengan istilah hukum positif—termasuk didalamnya memuat tentang hak dan batasan perilaku individu maupun kelompok.

Setidaknya ada tiga paradigma yang dijabarkan pada artikel kali ini yang dijalankan oleh para pengampu kebijakan. Ketiganya muncul dari hasil analisa berbasis pada pendekatan filosofis dengan mengkomparasikan ingatan perkuliahan hukum terdahulu. Namun, tidak dapat dan belum—mungkin tidak akan— dikonfirmasi kepada para pelaku negara apakah benar menjalankan ketiga paradigma hukum tersebut atau tidak. Jika minat, silahkan tanyakan keabsahan pada pemerintahan dan dewan rakyat. Disamping itu juga banya paradigma hukum yang lain, tak hanya ketiga ini.

Paradigma pertama dalam menjalankan hukum positifnya, maka negara berpandangan bahwa pada segala aspek kehidupan bernegara harus adanya penjaminan atas keamanan, kesehatan, keselamatan, dan ketertiban kemsyarakatan. Maksudnya ialah, bahwa kepentinga rakyat menduduki posisi tertinggi pada skala prioritas penyusunan kebijakan, baik teknis maupun nonteknis. Negara harus memandang dengan sudut positivisme. Akibat dari paradigma tersebut maka negara wajib mengupayakan ketercapaian keadaan tersebut dalam segala kondisi, baik normal, pandemi, maupun new normal. Sebagai contoh; asas praduga tak bersalah tetap dijalankan oleh penegak hukum (kecuali kejaksanaan dalam kasus extra ordinary crime) seperti polisi dan hakim sampai ada putusan pengadilan yang bersifat inkrah berdasar fakta persidangan dan bukti-bukti yang sah.

Jika terjadi kondisi yang tak di inginkan, seperti pandemi, bencana alam, atau keadaan genting lainnya yang menyangkut dengan orang banyak, maka negara tetap memandang dengan kacamata optimis, hanya saja dengan “optic” yang berbeda. Sebagai contoh, dalam kaitannya dengan pandemi yang sedang terjadi misalnya, negara tetap memandang “ada” dan “bahaya” pada Covid-19 ketika dihadapkan pada pertanyaan, apakah Covid-19 ada di Indonesia dan jika ada apakah berbahaya. Hal tersebut guna mendapatkan sebuah conclusi bahwa rakyat harus segera dipastikan keamanan dan kesehatannya secara ekstra yang kemudian menyusun langkah-langkah teknis dalam menangani hal tersebut dalam rangka “penjaminan”. Dalam khazanah keislaman, praktik seperti ini biasa dibedah dengan disiplin Ushul al-Fiqh dengan kaidah Dhororoini. Contoh lain, pertahanan negara akan selalu digalakan dan disiagakan dimulai sejak benih batin (mens rea) hingga tindakan nyata (actus reas), baik berupa ideologis maupun perang darat dan data. Meski masih pada tahapan mens rea, negara tidak menganggap dan memandang itu pada “tahapan”-nya, skala besar-kecil, dan area, namun memandang itu sebagai “ancaman” keberlangsungan negara.

Paradigma yang selanjutnya ialah aspekulasi, ialah pandangan dasar yang “mengharamkan” negara menggantungkan keuntungan dan atau kerugian pada hal-hal diluar control negara. Dengan istilah sederhana ialah negara dilarang berjudi. Poin dari paradigma ini ialah bahwa segala tindakan negara harus selalu berbasis dan berpedoman pada data dan fakta yang terjadi dan juga analisa (krisis), hitungan (akuntabel), dan ukuran (measurable) yang jelas. Paradigma ini merupakan konsekuensi nyata dari paradigma sebelumnya. Hanya saja, paradigma ini memiliki objek tatap yang sedikit berbeda, kesamaannya ialah kepentingan yang majemuk atau dalam istilah jawa biasa disebut dengan ungkapan manungso—manunggaling roso.

Paradigma ini identic dengan kegiatan perekonomian, baik skala mikro maupun makro. Tak salah, karena memang keuntungan dan kerugian merupakan dua istilah ekonomi. Namun jauh dari itu, tidak hanya aspek ekonomi, kestabilan sosial juga merupakan keuntungan bagi negara. Hal tersebut dilandaskan pada prinsip perang –yang kini diadopsi sebagai salah satu filosofi pertahanan—yani kerusuhan (chaos) merupakan awal kerugian dan kemunduran negara. Sebagai contoh; presiden dan menteri tidak dibenarkan ketika saat pandemi seperti sekarang ini ada yang berdoa “Semoga rakyat Indonesia baik-baik saja” dan Dewan Perwakilan Rakyat tidak dibenarkan ketika ada yang membeli mobil atau kendaraan baru, bahkan terkutuklah para “mereka” yang malah asyik berdebat didepan kamera demi membantu menaikkan rating dan rekening.

Paradigma berikutnya bahwa negara menggunakan paradigma skala prioritas. Dalam arti yang lebih luas ialah bahwa pandangan dasar ini memandang segala objek yang dihadapi dengan mengurutkan dan memanaj konflik yang ada berdasar data dan fakta secara hierarkis. Kemudian dari kegiatan ini muncullah tingkatan-tingkatan urusan kenegaraan dengan istilah sederhana problema genting, jangka pendek, menengah, dan jauh. Namun yang perlu ditekankan bahwa bernegara atau menjalankan negara sudah pasti pasti berpolitik. Yang demikian disebabkan politik merupakan disiplin ilmu dalam dan untuk menjalankan negara dan memanaj kepentingan bersama. Hal ini biasa disebut dengan istilah koinsidensi, dimana menjalankan negara maka dengan bersamaan pula menjalankan politik—setidaknya politik dalam arti yang sangat sederhana; kepentingan.

Setali mata uang, dibagian sisi yang lain yang tidak bisa dilepaskan yakni dalam menjalankan negara juga pasti melibatkan unsur orang banyak; rakyat. Rakyat dalam hal ini diposisikan sebagai objek analisis pemerintah yang kemudian akan memunculkan program teknis yang bermuara pada rakyat pula. Terlebih pada masa pandemi seperti sekarang ini, kesehatan dan keselamatan rakyat menjadi sumber analisa kebijakan dan kemudian program teknis yang muncul juga dimaksudkan bermuara pada aspek kesehatan dan keselamatan rakyat. Pada sisi rakyat ini, yang perlu ditekankan bahwa dalam urusan kenegaraan pasti banyak rakyat dengan kategori “Awam”. Sehingga mengakibatkan program yang muncul harus benar-benar bersifat teknis dan aplikatif.

Simpulan dari paradigmaa ketiga ini; paradigma skala prioritas antara politik dan kerakyatan, yakni pandangan dasar yang memposisikan politik –dalam arti keberlangsungan negara, seperti ekononomi, sosial, dan bisnis—dengan kerakyatan pada posisi “pole position” dan dengan bersamaan dijalankan dalam waktu yang sama. Untuk hal ini negara tidak bisa memilih satu dari dua aspek tersebut untuk lebih tinggi atau rendah, meski kadang terlihat ada yang lebih tinggi atau lebih menjadi prioritas pada program atau statement pemerintah. Secara teoretik, dipastikan jika dua skala tersebut dijalankan dengan porsinya masing-masing maka akan negara akan mampu menjalankan sistem demokrasi—keterbukaan—dengan baik tanpa timbulnya kerugian; chaos.

Tambahan sedikit: bahwa adapun terjadi gap sosial, ketegangan masal, dan kesenjangan informasi atau data karena memang disebabkan oleh minimanya dua hal. Pertama, adanya pihak ketiga yang ikut campur dalam urusan kewenangan kenegaraan. Seperti contoh, media massa baik cetak maupun digital, oposisi, dan pihak lainnya yang mencoba memberikan porsi lebih atau bahkan yang memang bukan porsinya pada rakyat. Sehingga penyebab Kedua, adanya porsi berlebih yang ditelan dan dikonsumsi oleh rakyat awam tadi.

Dari masing-masing paradigma tersebut, maka akan muncul implikasi paradigma pada tataran teknis. Meski tidak terlalu aplikatif, namun sudah masuk pada wilayah tindakan lapangan.

Implikasi Paradigma yang dianut.

Paradigma pertama menimbulkan paham bahwa kebijakan yang disusun, baik Undang-undang maupun keputusan, bersifat menyeluruh dan mengikat. Menyeluruh berkonotasi bahwa hukum umum berlaku bagi semua warga negara, adapun penerapan hukum bisa bersifat khusus. Seperti contoh; pada saat pandemi seperti sekarang ini, tidak semua warga disemua titik wilayah –dengan skala kabupaten, terpapar covid-19. Bahkan, ada kabupaten yang “bersih” dari covid-19. Meski demikian, negara tidak dibenarkan membuat keputusan atau Undang-Undang yang bersifat local atau special, misal dengan kategori “Undang-Undang untuk wilayah yang terkena Covid-19”. Praktik ini akan gampang dipahami dengan menggunakan istilah islam dengan sebutan Saddu Al-Dzariah.

Poin penting dari implikasi pertama yang timbul akibat paradigma pertama yaitu bahwa skala hukum negara harus bersifat nasional. Meski demikian, tidak di mafhum bahwa Presiden tidak diperkenankan mengatur orang per orang dengan skala kecamatan, bahkan desa. Pembahasan seperti ini biasa para sarjana hukum menyebutnya dengan asas lex specialis derogate legi generali atau dalam Bahasa disiplin ilmu alquran dengan istilah takhshish.

Implikasi selanjutnya tentu terlahir melalui rahim paradigma kedua dan mirip dengan anak pertama; implikasi sebelumnya. Yakni dari paradigma aspekulasi melahirkan implikasi bahwa segala penanganan bersifat jelas, terstruktur, dan sah. Hal ini didasarkan pada gerakan implikasi ini berpacu pada data, fakta, dan analisa yang matang dan kredibel. Bersifat jelas memiliki konotasi bahwa tindakan penanganan merupakan jawaban atas stimulus problema yang terjadi ditengah masyarakat yang kemudian disusun dalam rencana strategis negara atau program negara. Bersifat terstruktur memiliki makna bahwa segala pelaku dan tindakan dijalankan oleh lembaga yang sah dan terorganisir secara rapih. Poin penting dari terstruktur ini ialah bahwa segala tindakan jawaban negara ini telah memiliki tujuan dan maksud yang matang yang terwujud dalam program di lapangan. Artinya, segala tindakan jawaban negara ini selalu terdapat naskah akademik dari ahli di bidangnya, termasuk ketika penanganan yang bersifat dadakan seperti bencana alam, keadaan genting, atau pandemi. Selanjutnya bersifat sah, yakni memiliki legal standing dan paying hukum yang baku dalam bertindak, baik pada level pengawasan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Jika implikasi pertama dan kedua ini mulai dikomparasikan atau dijalankan secara bersamaan, maka akan sedikitnya melahirkan unsur “Cepat” dalam penanganan. Hal demikian disebabkan oleh telah tersedianya seluruh sumber daya, baik alam, manusia, maupun fasilitas serta wewenang dan hukum dalam menjawab problema lapangan. Negara bisa saja dengan mudah merespon dengan cepat segala problema yang terjadi, baik pada aspek pendidikan, ekonomi, sosial, lingkungan, keamanan, pertahanan, dan bahkan keadaan tidak wajar sekalipun.

Implikasi ketiga masih sama, yakni terlahir dari paradigma ketiga; skala prioritas. Pada bagian implikasi ketiga ini yang sering menimbulkan kegaduhan ditengah kehidupan rakyat. Pasalnya, kebijakan terasa dan terlihat berbeda antara dibawah dan diatas. Akan sedikit saya uraikan fenomena hukum ini. Seyogyanya, setiap kebijakan berdasar pada data dan analisa di masing-masing skala. Karena pada dasarnya, data di bidang kesehatan akan berbeda dengan data di bidang politik. Dan seterusnya. Meski antar data terdapat keterkaitan yang erat, tetap saja akan dipilah dan dikaji secara sendiri oleh tim ahli yang kredibel. Tak hanya sampai disitu, data di bidang kesehatan akan berbeda porsi tatkala disandingkan dengan data persebaran penduduk dan status penduduk.

Terlebih, bernegara sangat identic dengan berpolitik, karena memang menjalankan negara menggunakan ilmu dan praktik politik. Disaat yang sama, “penunggang kapal” negara tersebut; rakyat, juga menjadi fokus kajian utama. Dua data dalam dua bidang kajian yang berbeda; politik dan kerakyatan, tentu akan memunculkan dosis yang berbeda.

Hal demikian akan menimbulkan kebijakan atau informasi yang dilayangkan oleh pihak berwenang terasa dan terlihat berbeda atau pilah-pilah. Analogi sederhananya ialah bahwa anak berusia 7 tahun akan diberikan data obat dan uraian tentang penyakit sesederhana mungkin, dan anak berusia 17 tahun akan diberikan data obat dan uraian tentang penyakit dengan cara yang sedikit rumit, penjabaran fungsi dan cara kerja unsur obat dan kaitannya dengan penyakit tersebut misalnya. Dan tingkat data nya akan semakin kompleks ketika usia anak semakin bertambah. Bertambahnya usia diasumsikan sebagai bertambahnya pengetahuan dan kemapanan tata pikir yang akan menimbulkan perlakuan dan tindakan yang semakin nyata untuk bersama. Analogi lain yang lebih nyata ialah tentang pertanyaan skeptis; Benarkah ada Tuhan ? Jika ada, dimana Tuhan ? Tentu jawaban pertanyaan itu akan sangat berbeda-beda tergantung pada “modal” penanya.

Data pada implikasi ketiga ini kebanyakan berasal dari lembaga intelejen plat merah, yakni Badan Intelijen Negara (BIN). Data yang berasal dari lembaga ini langsung dilaporkan pada presiden dan kemudian dikaji oleh tim ahli yang selanjutnya disusun langkah penanganan dan tindakan lapangan. Bersamaan dengan penyusunan penanganan lapangan, disusun pula “dosis-dosis” informasi yang akan diterbangkan pada khalayak.

Namun perlu diakui dan disadari bahwa keadaan lapangan tak semulus itu. Seperti yang sudah saya ulas sedikit diatas sebagai tambahan, bahwa pada bagian ini akan selalu ada kelompok-kelompok yang berkepentingan dari satu kondisi. Seperti oposisi, media massa, dan pihak lainnya yang berkepentingan. Oposisi yang dimaksudkan tidak terbatas pada oposisi sebagai posisi structural pemerintahan, namun lebih jauh itu ialah pihak-pihak yang berbeda pendapat dengan pemberi informasi, baik dengan tujuan pengawasan, check and balances, maupun counter.

Ketika terjadi pengawasan dalam nada “bantahan” atau ‘koreksi” atau nada-nada yang lain dari pelaku negara, baik antara menteri dengan dewan, sesama dewan, atau sesama menteri, bahkan presidan[7] dengan dewan, maka pesan yang diterima oleh masyarakat mengalami dekadensi secara drastic. Dari yang semula “pengawasan” dalam bungkus bantahan, berubah menjadi “kegaduhan” berbungkus “pertikaian”. Fenomena demikian masih tergolong wajar menurut disiplin ilmu sosial (Antropologi, sub-ilmu; ilmu komunikasi). Pasalnya, rakyat terlalu dijejali oleh asupan yang memang bukan dosisnya. Lalu siapakah yang menjejali asupan tersebut ?

Secara ilmu komunikasi, suatu informasi akan tersampaikan dari satu orang ke yang lainnya harus dan pasti melalui media atau perantara. Perantara tersebut bisa banyak sekali rupa dan modelnya, dari mulai mulut-ke-mulut sampai tulisan. Karena memang pada dasarnya informasi memiliki sifat mudah disebarkan dan tersebart. Informasi yang dimaksud memiliki makna suatu rangkaian kata atau symbol yang berdasar pada fakta serta memiliki arti. Poin intinya, secara mafhum mukhalafah, adalah bahwa informasi tidak akan tersebar dan menimbulkan penjejalan masal jika tidak ada perantara. Penjabaran mengenai pembahasan ini, mungkin akan dijabarkan dengan artikel tersendiri.

Natijah akbar dari artikel ini bahwa pada dasarnya negara bertindak berdasar hukum yang berlaku. Dan ketika pada tahap pelaksanaan hukum atau penjabaran hukum pokok ke dalam hukum teknis seperti peraturan atau keputusan, maka akan dibutuhkan data dan analisa menggunakan paradigma supaya melahirkan implikasi yang pas dan akurat dengan tantangan lapangan, disaat yang sama keputusan yang dibuat tidak bertabrakan dengan hukum yang berkaitan diatasnya dan tida terjadi tumpang tindih hukum dengan hukum lain.

Sebagai tambahan dan juga berfungsi sebagai “pasal peralihan”; bahwa Indonesia merupakan hutan belantaranya hukum di dunia. Ungkapan tersebut diujarkan oleh para sarjana hukum di Indonesia karena terlalu banyaknya hukum di Indonesia. Bahkan tak jarang yang saling bersinggungan / bergesekan antar hukum, baik secara vertical maupun horizontal. Sesingkat analisa saya, hal demikian disebabkan oleh agenda dewan mengenai pembentukan hukum (Undang-undang) seakan menjadi hobi dan rutinitas, tidak lagi berpacu pada kepentingan kerakyatan yang salah satunya dibuktikan dengan Naskah Akademik atau Daftar Inventarisir Masalah.


[1] Ini istilah penulis sendiri, tidak ditemukan secara litterlijk dalam buku bacaan siap saji.

[2] Istilah ini di ambil dari intisari uraian Gus Ulil Abshar Abdalla.

[3] Istilah ini dijelaskan panjang lebar oleh Al Ghazali dalam Ihya. Secara singkat adalah rasa mendalam yang diperoleh dari hasil perjalanan pengalaman berbasis kasih sayang dan kerinduan terhadap kebaikan dan kebenaran.

[4] Secara bahasa bermakna kesukaan. Istilah ini dikembangkan oleh Jalaluddin El Rumy dengan pahamnya yang sering kita dengar dengan istilah agama cinta. Sebuah paham yang menitik beratkan semua unsur perilaku dan pikiran bermuara dan bersumber atasnama cinta pada yang haqq dan terejawantahkan pada cinta terhadap ‘arad sebagai wujud derivatif dari yang haqq.

[5] Jika tidak salah, ia adalah seorang filsuf, fisikawan, dan sejarawan Amerika Serikat yang menulis buku The Structure of Scientific Revolutions pada tahun 1962. Kebenaran data ini tak bisa saya konfirmasi secara langsung, karena kebetulan saya tak pernah sekadar ngopi bareng dengannya.

[6] Istilah ini pertama digaungkan oleh seorang teolog bernama Samuel Rutherfor dalam argumennya untuk menentang hak ilahi raja.

[7] Karena memang pada dasarnya seluruh struktur negara saling mengawasi satu sama lain guna tetap terjalankannya keadaan balances.

Nilai kualitas konten